Meneropong Isu Teknologi pada Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara Muslim 2019

Sejumlah negara-negara muslim bakal kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi ke-9 di Instanbul,Turki pada 17-20 Oktober 2019. Saah satu topik yang akan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Delapan Negara Berkembang (D-8) itu adalah perkembanhan teknologi di dunia disamping fokus membahas tentang perdagangan dan saling tukar pengalaman.


Sejumlah negara-negara muslim bakal kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi ke-9 di Instanbul,Turki pada 17-20 Oktober 2019. Saah satu topik yang akan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Delapan Negara Berkembang (D-8) itu adalah perkembanhan teknologi di dunia disamping fokus membahas tentang perdagangan dan saling tukar pengalaman.

KTT D-8 jug dikabarkan akan mengeluarkan deklarasi Istanbul, rencana aksi Istanbul dan penandatanganan nota kesepahaman antara delapan negara muslim dengan Islamic Development Bank (IDB).

Pada 2015 lalu, dikutip dari laman djlpe.esdm.go.id, Indonesia sedang mengkaji secara serius kemung­kinan kerja sama energi nuklir dengan Iran. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) Purnomo Yusgianto­ro kala itu sesumbar bahwa kerja sama tersebut difokus­kan pada pengembangan tenaga nuklir sebagai pembangkit alter­natif tenaga listrik.


“Tentu, kerja sama dengan Iran bisa saja, dalam rangka tukar-me­nukar informasi dan perundang­undangan serta belajar rriengenai sosialisasi atau penerimaan publik dalam pengembangan nuklir. Ba­gaimana masyarakat bisa mene­rima ini," kata Pumomo di sela­sela KT ID-8 di Bali, kemarin.

Mengenai teknologi yang akan dikembangkan, kata Pur­nomo, akan menggunakan tek­nologi Pressure Water Reactor (PWR) yang selama ini sudah dipakai di Prancis, Jepang, seba­gian Korea Selatan, dan Amerika.

Sebetulnya, lanjut Purnomo, Indonesia sudah memiliki pem­bangkit tenaga nuklir sebesar 30 megawatt di Serpong meski si­fatnya masih penelitian.

"Ini memang masih dalam tahap penelitian dan itu juga di­pakai untuk kesehatan, dipakai untuk hal-hal yang sifatnya da­mai, bukan tujuan pembuatan senjata," katanya.

Purnomo menjelaskan, pe­merintah sudah menargetkan pe­ngembangan energi nuklir hing­ga 1.000 megawatt pada 2015. "Targetnya, kita bisa me­ngembangkan 1.000 megawatt pada tahap pertama. Itu akan kita kembangkan untuk mencapai target adalah 4.000 megawatt," uiarnva.

Untuk mencapai target itu, lanjut Purnomo, tender pemba­ngunan pembangkit listrik tenaga nuklir harus dimulai 2007 se­hingga pengerjaan proyeknya bi­sa dimulai 2008. "Rencananya, tahun depan, karena membangun pembangkit nuklir butuh waktu 5-6 tahun. Jadi, kalau 2015 sudah menjadi 1.000 megawatt, berarti kan harus mulai dibangun 2008­-2009. Kalau dibangun 2008­-2009 maka tendernya harus di­mulai tahun depan," katanya.

Saat ini, katanya, pemerintah sedang mempersiapkan segala aturan mengenai pembangunan PLTN itu seperti menyiapkan semua aturan-aturan yang di­perlukan.

Dikutip dari laman dw.com, D-8 dibentuk tahun 1997 untuk memajukan kerjasama pembangunan diantara negara-negara anggota yang terdiri dari negara-negara Muslim, negara mayoritas berpenduduk Muslim dan juga negara yang penduduknya terbagi antara umat Muslim dan Kristen yakni Nigeria.

D-8 digagas oleh mantan Perdana Menteri Turki, Necmettin Erbakan. Pembentukan organisasi D-8 diresmikan di Istanbul, Turki, tanggal 15 Juni 1997. Keanggotaan terbuka bagi negara-negara lain selain negara anggota, namun hingga kini belum ada rencana penambahan anggota.

Tujuan pembentukan D-8 adalah membantu posisi negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia dan menciptakan kesempatan baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi pembuatan keputusan di tingkat internasional dan menghasilkan standar hidup yang lebih baik.

D-8 merupakan pengaturan global dan bukan regional, seperti tercermin dalam komposisi negara anggota. Hingga kini D-8 tidak memiliki dampak besar terhadap urusan organisasi internasional yang lebih berpengaruh seperti PBB, NATO atau ASEAN.

Organisasi ini berfungsi dalam mengkoordinasi upaya setiap negara anggota, dan bukan untuk bersekutu dalam meningkatkan pengaruh setiap anggota atau pengaruh kolektif negara-negara anggota dalam perpolitikan global. Setiap negara anggota masih bisa bertindak secara unilateral tanpa adanya hukuman dari anggota lainnya, sehingga kekuatan tawar menawar organisasi ini sedikit terbatas.

KTT D-8 adalah kumpulan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. [*]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel